Prijo Atmodjo
KEDIRI - Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR bersama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur terus gencar melaksanakan sosialisasi publik yang terkait rencana pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung sebanyak 827 warga di IKCC Jalan Urip Sumoharjo Kediri, Selasa (15/11/2022) pukul 12.00 WIB.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Jempin Marbun, S.H, M.H., melalui DR Dwi Mardiana Susilawati, S.STP, M.Si selaku Sekretaris Tim Persiapan Pengadaan Tanah pada Biro Administrasi Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jatim kepada wartawan usai melakukan sosialisasi publik mengatakan, bahwa tahapan sosialisasi publik ini dilakukan kepada warga yang tanahnya terdampak Jalan tol Kediri-Tulungagung.
"Kegiatan ini dilakukan agar masyarakat mengerti dan memahami. Dan, kami berharap bisa membawa kesejahteraan bagi warga yang terdampak, " ucapnya.
Dwi juga menambahkan, kegiatan hari ini sebanyak 827 warga yang terdampak bisa mengetahui bahwa tanahnya terkena dampak pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung.
"Nantinya, masyarakat akan merasakan kemanfaatan dari pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung, dan penggantian tanahnya bisa membawa kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri, " harapnya.
Sementara itu, Zulfawardi selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Kediri-Tulungagung menjelaskan, bahwa kegiatan sosialisasi publik terkait rencana pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung. Kali ini kita mengundang untuk 5 desa di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri
"Sebelumnya, kita juga sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi pembangunan jalan tol Kediri Tulungagung dengan mengundang beberapa desa di hotel Grand Surya. Dikarenakan, wilayah Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri agak banyak desanya yang terdampak, " katanya.
Menurut Bang Zul sapaan akrabnya setelah melakukan sosialisasi publik ini. Pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan konsultasi publik atau meminta persetujuan dari masyarakat atau warga terdampak.
"Namun, rencana kegiatan konsultasi publik masih menunggu konfirmasi jadwal pelaksanaan dari Pemprov Jatim karena pelaksanaan kegiatan semua merupakan kewenangan Pemprov Jatim, " urainya.
Kami dari Kementerian PUPR, yang membutuhkan tanah yang pasti sangat mendukung dari segala tahapan kegiatan ini. Sehingga, yang kami harapkan adalah penetapan lokasi (Penlok) dari Gubernur Jawa Timur segera dapat terealisasi secepatnya.
Hasil sosialisasi dengan 5 desa warga terdampak. Dijelaskan Bang Zul memang ada tanggapan beragam, akan tetapi kami menyimpulkan positif dan baik serta warga setuju semua. Kita harapkan nanti memasuki tahapan konsultasi publik warga setuju semua.
Kemudian, setelah nanti penetapan lokasi terealisasi. Kita akan mengusulkan pembentukan Tim Satgas A dan Tim Satgas B. Dimana Tim Satgas A itu nanti outputnya adalah peta bidang. Unsurnya dari BPN, Kecamatan dan Pemerintah Desa.
Sedangkan, Tim Satgas B itu outputnya adalah daftar nominatif. Unsurnya dari BPN, Dinas Pertanian dan Dinas Ciptakan Karya setempat.
Satgas yang dibentuk oleh Kantor Pertanahan di masing-masing wilayah terdampak jalan tol. Satgas nanti diharapkan berkompeten di bidangnya untuk menginventarisasi dan mengindentifikasi tanah, bangunan dan tanaman warga yang terdampak.
"Jadi semua pelaksanaan pengadaan tanah ini, sesuai aturan Permen ATR/BPN nomor 19 tahun 2021. Insya Allah semua lancar, " tutup Zul.
Updates 
Karmel 
Indra Gunawan 
Agung widodo 
